1. Latar Belakang
Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi awal tahun depan akan dimulai di Jawa dan Bali karena secara infrastruktur daerah tersebut dinilai paling siap. Pembatasan BBM bersubsidi ditegaskan pemerintah memang harus segera diberlakukan karena untuk tahun ini saja konsumsi BBM bersubsidi terus meningkat. Jatah BBM bersubsidi dalam anggaran negara 2010 sebanyak 36 juta kiloliter, namun dalam realisasinya mencapai 38 juta kiloliter. Pembatasan BBM bersubsidi tahun depan menurut pemerintah diperkirakan mampu menghemat sekitar 28 trilyun rupiah. Subsidi BBM tahun depan semula diperkirakan mencapai sekitar 95 trilyun rupiah. Dari sekitar 600 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) , sekitar 400 diantaranya sudah menyatakan siap menjalankan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.
Pemerintah memberikan sinyal kuat untuk menunda pelaksanaan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak pada 1 April 2011. Ini dimungkinkan terjadi karena hasil kajian yang sedang dimatangkan oleh pemerintah kemungkinan besar menunjukkan bahwa manfaat pembatasan volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jauh lebih kecil dibandingkan dengan ongkos yang harus ditanggung.
2. Rumusan Masalah
Pemerintah mengaku ‘menyerah’ dan belum siap untuk melakukan kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi di April 2011. Alasannya, harga minyak sedang melonjak tinggi serta belum siapnya SPBU di Jabodetabek. Pembatasan itu dilakukan dengan asumsi-asumsi suatu kajian yang dilakukan oleh UI dan kemudian dilakukan kajian lagi ICP (harga minyak) berapa. Nah melihat perkembangan harga yang begitu tinggi saat ini dan dorong inflasi, dan tergantung kesiapan Jabodetabek dan sebagainya. Karena itu, bisa jadi pembatasan premium yang rencananya mulai dilakukan di Jabodetabek mulai 1 April 2011 akan mundur, akibat situasi perekonomian yang belum kondusif.
3. KESIMPULAN
Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, bertujuan agar subsidi yang diberikan tepat sasaran. Saat ini ada sekitar 19 juta orang tidak menikmati subsidi. Mengenai dampak inflasi akibat pembatasan BBM bersubsidi, Ketua Tim Pengawasan Kebijakan Pembatasan Bahan Bakar Bersubsidi Anggito Abimanyu belum bisa memastikannya. “Karena pemerintah belum memutuskan opsi mana yang akan diterapkan.” Anggito mengatakan ada dua opsi pembatasan: membatasi penggunaan Premium atau menyediakan Premium nonsubsidi. Anggito meminta Badan Pusat Statistik tidak mengeluarkan prognosis pada saat pembatasan bahan bakar dilakukan. Sebab, ekspektasi yang diberikan akan menambah angka inflasi. Badan Pusat Statistik memperkirakan inflasi bayangan pada tahun ini sekitar 7 persen. Tingginya inflasi dipicu oleh pembatasan BBM bersubsidi dan kenaikan tarif listrik industri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar